Minggu, 22 November 2026
Live Radio
LIVE
Raufm.com
Regional & Nasional

Pemprov Sumut terapkan pemutihan pajak guna kejar target Rp1,8 triliun

Laila - Sunday, 22 November 2026 | 08:08 PM

Background
Pemprov Sumut terapkan pemutihan pajak guna kejar target Rp1,8 triliun

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlangsung sepanjang November 2026.

Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengejar target penerimaan PKB sebesar Rp1,8 triliun pada tahun ini.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Yudhi Armand, mengatakan bahwa realisasi penerimaan PKB saat ini baru mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp600 miliar dari target yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikannya dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat.

Menurut Yudhi, program pemutihan diharapkan mampu meningkatkan pembayaran pajak masyarakat, mengingat kebijakan tersebut diberlakukan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat.



Selain program pemutihan, Bapenda Sumut juga mengadakan operasi gabungan bersama Satuan Lalu Lintas dan Jasa Raharja di 33 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Pemutihan Pajak Berlangsung hingga 30 November 2026

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dijadwalkan berakhir pada 30 November 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut melalui kantor Samsat maupun layanan pembayaran digital, seperti aplikasi Signal dan e-Samsat, sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun sejumlah keringanan yang diberikan dalam program ini meliputi:

  1. Penghapusan pokok tunggakan PKB untuk tahun ketiga dan seterusnya.
  2. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.
  3. Penghapusan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.
  4. Pembebasan pajak progresif.
  5. Penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.

Yudhi menjelaskan bahwa skema pemutihan tahun 2026 memiliki perbedaan dibandingkan program pada tahun sebelumnya.

Dalam kebijakan kali ini, masyarakat yang memiliki tunggakan dua tahun diwajibkan membayar pajak untuk dua tahun sebelumnya dan satu tahun berjalan, yakni 2024, 2025, serta 2026. Sementara itu, denda PKB mendapatkan penghapusan sesuai ketentuan program.



Pemprov Sumut Berupaya Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara per 22 September 2026, pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 triliun atau sekitar 69,8 persen dari target Rp12,83 triliun pada tahun ini.

Pemprov Sumut berharap kebijakan pemutihan dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Yudhi menyebutkan, penerapan kebijakan tersebut dilakukan melalui regulasi pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain menyasar masyarakat umum, Bapenda Sumut juga berupaya meningkatkan kedisiplinan pembayaran pajak kendaraan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Langkah tersebut dilakukan dengan mendatangi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut untuk melakukan pendataan kendaraan milik ASN.



Pendataan selanjutnya direncanakan diperluas ke seluruh badan usaha milik daerah (BUMD), instansi vertikal di wilayah Sumatera Utara, hingga pemerintah kabupaten dan kota.

Melalui program pemutihan dan pendataan tersebut, Pemprov Sumut berharap kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan semakin meningkat. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dapat terus didorong untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Utara.

Tags