Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur pemerintah untuk mengabaikan atau mempersulit masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan secara langsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat membuka Forum Konsultasi Publik bertema Merajut Kolaborasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas sekaligus meresmikan Berkah APP di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (30/6).

Menurut Bobby, kehadiran teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan menciptakan hambatan baru bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap instansi tetap memberikan pelayanan secara langsung kepada warga yang membutuhkan, meskipun telah tersedia layanan berbasis aplikasi.

"Tujuan digitalisasi adalah mempermudah pelayanan. Jangan sampai masyarakat yang sudah datang ke kantor justru diminta kembali menggunakan aplikasi. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah hadir memberikan solusi," tegasnya.

Berkah APP sendiri dikembangkan sebagai media pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta sekolah-sekolah di Sumatera Utara. Aplikasi ini telah terhubung dengan sistem SP4N-LAPOR! melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara lebih mudah.

Meski demikian, Bobby menilai pelayanan tatap muka tetap harus menjadi bagian penting dalam sistem birokrasi. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada sistem digital, tetapi juga harus mampu memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas utama aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Karena itu, setiap pegawai diminta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun ego jabatan dalam menjalankan tugas pelayanan.

Selain menjadi sarana pengaduan masyarakat, Berkah APP diharapkan mampu menjadi alat evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap laporan yang masuk akan dijadikan bahan perbaikan agar pelayanan di berbagai sektor semakin efektif, transparan, dan responsif.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut akan mempermudah proses pengawasan terhadap ratusan fasilitas pelayanan publik yang tersebar di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Melalui sistem digital tersebut, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi berbagai kendala pelayanan tanpa harus melakukan pemeriksaan langsung ke seluruh lokasi. Dengan demikian, pendampingan serta rekomendasi perbaikan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing unit pelayanan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kehadiran Berkah APP mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih terbuka, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Keberhasilan digitalisasi nantinya tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang tersedia, tetapi juga dari seberapa cepat dan efektif pemerintah menyelesaikan setiap keluhan yang disampaikan warga.