Selasa, 17 November 2026
Live Radio
LIVE
Raufm.com
Regional & Nasional

Apresiasi HKTI Sumut Gelar Musda dan Rakerda Perdana, Abdul Kadir Karding Dorong Organisasi Jadi Solusi Nyata Persoalan Petani

RAU - Friday, 30 October 2026 | 08:24 AM

Background
Apresiasi HKTI Sumut Gelar Musda dan Rakerda Perdana, Abdul Kadir Karding Dorong Organisasi Jadi Solusi Nyata Persoalan Petani

DELI SERDANG

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., mengapresiasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Sumatera Utara yang menjadi salah satu daerah pertama menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan program kerja yang berdampak langsung bagi petani.

Apresiasi tersebut disampaikan Abdul Kadir Karding saat memberikan bimbingan dan arahan dalam Rakerda dan Focus Group Discussion (FGD) DPD HKTI Sumatera Utara di Aula Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Jalan Binjai Km 10, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (28/10/2026).

Karding menegaskan, kehadirannya tidak hanya sebagai Sekjen DPN HKTI, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada Ketua DPD HKTI Sumatera Utara, H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., C.A., yang pernah menjadi ketuanya saat bertugas di DPR RI.

Ia juga menyampaikan selamat kepada Gus Irawan atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin HKTI Sumatera Utara. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat perlu diikuti konsolidasi organisasi, kerja nyata, dan kemampuan membangun kolaborasi untuk menjawab persoalan yang dihadapi petani.



Karding menilai, pelaksanaan Musda yang mengedepankan persatuan dan rekonsiliasi merupakan modal penting bagi organisasi. Ia berharap semangat tersebut terus dipelihara agar HKTI dapat bergerak solid, tidak terjebak pada perbedaan kelompok, serta fokus memperjuangkan kesejahteraan petani.


Dalam arahannya, Karding menekankan bahwa HKTI harus mampu memanfaatkan ruang komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan petani. Namun, kedekatan dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi terlena atau kehilangan daya kritis.

Menurutnya, persoalan pertanian masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari irigasi, ketersediaan benih dan pupuk, kepastian harga, akses pembiayaan, perlindungan lahan, hingga akses pasar dan peningkatan nilai tambah hasil produksi.

Karena itu, HKTI harus mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus penyambung aspirasi petani agar berbagai persoalan di lapangan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan kebijakan yang tepat sasaran.



"Persoalan pertanian tidak boleh hanya diserahkan kepada pemerintah. HKTI juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi, pendampingan, dan memperjuangkan kebutuhan petani," demikian penegasan Karding dalam arahannya.

Ia juga mendorong agar program kerja HKTI di setiap tingkatan disusun berdasarkan kebutuhan riil petani, bukan sekadar memenuhi agenda organisasi. Program yang dirancang harus realistis, terukur, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat pertanian.

Karding selanjutnya menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola organisasi melalui penguatan basis data anggota, data kepengurusan, serta profil petani. Data tersebut, menurutnya, menjadi fondasi untuk menentukan program pendampingan, pelatihan, advokasi, dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ia juga mendorong pembagian tugas dan kewenangan pengurus secara jelas, disertai ukuran kinerja yang terukur, sehingga organisasi tidak hanya besar secara struktur, tetapi juga aktif dan produktif dalam menjalankan program.




Di bidang pertanian, Karding menekankan pentingnya modernisasi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing hasil pertanian. Pemanfaatan teknologi juga dinilai strategis untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian sebagai usaha yang menjanjikan.

Selain meningkatkan produksi, HKTI diminta memperkuat hilirisasi, kemitraan usaha, koperasi, dan akses pasar, termasuk membuka peluang ekspor bagi komoditas unggulan daerah. Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai perdagangan.

Karding turut menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, peneliti, serta komunitas petani. Sinergi lintas sektor tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan mampu menjawab persoalan dari hulu hingga hilir.

Ia berharap HKTI Sumatera Utara dapat menjadi contoh pengelolaan organisasi yang produktif, memiliki basis data yang kuat, aktif mendampingi petani, serta mampu menerjemahkan aspirasi petani menjadi program dan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumatera Utara, H. Gus Irawan Pasaribu, dalam sambutannya sekaligus membuka Rakerda, menyampaikan bahwa arahan DPN HKTI menjadi pedoman penting bagi jajaran pengurus dalam menyusun rencana kerja organisasi.



Gus Irawan berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran dan merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan petani. Ia mengingatkan agar setiap rencana kerja disusun secara realistis, terukur, dan memiliki peluang kuat untuk dilaksanakan.

Menurutnya, Rakerda bukan sekadar agenda konsolidasi organisasi, melainkan momentum untuk menyatukan langkah dan memastikan program HKTI dapat dijalankan secara berkesinambungan hingga tingkat kabupaten dan kota.

Dengan perencanaan yang matang serta kerja sama seluruh jajaran, HKTI Sumatera Utara diharapkan semakin berperan dalam memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.


Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang dibacakan Kepala UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Ayunita Fitra, S.P., M.Agr., disampaikan bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks.



Tantangan tersebut mencakup peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, kepastian pasar, harga yang wajar, ketersediaan pupuk dan benih, irigasi, perubahan iklim, regenerasi petani, pembiayaan, teknologi, serta peningkatan nilai tambah hasil produksi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjutnya, menempatkan pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, HKTI diharapkan mengambil peran lebih luas dalam mendorong pembangunan pertanian berbasis desa, memperkuat kapasitas petani, serta menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah.

Ia berharap Rakerda menghasilkan agenda konkret yang menyentuh kebutuhan petani dan memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memastikan petani tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan usaha tani.

Rangkaian kegiatan Rakerda HKTI Sumatera Utara Tahun 2026 juga diisi dengan FGD dalam dua sesi. Sesi pertama mengangkat tema "Potensi dan Problem Pertanian di Sumatera Utara", dengan melibatkan unsur Dinas Pertanian Sumut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Pupuk Indonesia, serta Kesbangpol Sumut.

Sesi kedua membahas "Peluang dan Hambatan Komoditas Pertanian Sumatera Utara Menuju Pasar Ekspor", dengan narasumber dari Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta Balai Karantina. Diskusi ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi komoditas unggulan, hambatan perdagangan, kebutuhan pembiayaan, dan persyaratan yang harus dipenuhi agar produk pertanian Sumatera Utara mampu menembus pasar yang lebih luas.



Ketua Harian DPD HKTI Sumatera Utara, Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., dalam laporannya juga menekankan pentingnya penguatan pendampingan hukum dan kepastian legalitas lahan petani, pembentukan basis data, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan pertanian.


Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan pengukuhan Tim Business Matching dan Offtaker Center HKTI Sumatera Utara serta penyerahan dokumen aksi kerja sama antara DPD HKTI Sumatera Utara dan Balai Karantina Sumatera Utara. Langkah ini diharapkan memperkuat hubungan antara petani, pelaku usaha, dan pihak yang dapat menyerap hasil produksi, sekaligus membuka peluang pemasaran komoditas unggulan.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur pengurus DPD dan DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Satgas HKTI Sumatera Utara, kalangan akademisi, penyuluh pertanian, serta perwakilan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan sektor pertanian.

Melalui Rakerda ini, HKTI Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melahirkan program kerja yang tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan dalam pendampingan, penguatan usaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan kesejahteraan petani di Sumatera Utara.



Tags