Padanglawas – Pemerintah Kabupaten Padanglawas (Pemkab Palas) dalam waktu relatif singkat telah menambah 3.418 pegawai baru ke dalam sistem pemerintahan daerah. Jumlah tersebut terdiri atas 1.811 PPPK paruh waktu yang baru diangkat, serta 1.607 PPPK penuh waktu yang sebelumnya telah lebih dulu ditetapkan.

Secara sosial, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu ini dinilai membawa dampak positif. Ribuan tenaga honorer yang selama ini bekerja tanpa kepastian kini memperoleh status yang lebih jelas, sekaligus harapan akan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

Namun di balik kebijakan tersebut, muncul tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait ketahanan fiskal APBD Padanglawas.

Dengan asumsi gaji rata-rata PPPK paruh waktu sebesar Rp1 juta per bulan, tambahan beban keuangan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp21,7 miliar per tahun. Padahal, APBD Padanglawas Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan sebesar Rp1,035 triliun.

Sebelum pengangkatan PPPK paruh waktu, belanja pegawai Pemkab Padanglawas telah mencapai sekitar Rp482 miliar atau hampir 39 persen dari total APBD. Setelah pengangkatan tersebut diakumulasikan, belanja pegawai diperkirakan melonjak menjadi lebih dari Rp500 miliar per tahun.

Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, terutama untuk belanja pembangunan dan infrastruktur. Selain itu, alokasi anggaran untuk program strategis seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, dan penguatan ekonomi daerah juga berisiko mengalami pengetatan.

Meski demikian, pengangkatan PPPK paruh waktu juga membawa sejumlah dampak positif, antara lain meningkatnya kepastian kerja, berkurangnya keresahan sosial, naiknya daya beli masyarakat, serta peluang peningkatan layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, kebijakan ini menyimpan risiko jika tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang cermat. Beban belanja pegawai yang terus meningkat dapat memicu potensi defisit anggaran, terutama apabila transfer dari pemerintah pusat menurun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami peningkatan signifikan.

Sebelumnya, Bupati Padanglawas Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan bahwa pembayaran gaji PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, tekanan terhadap APBD tetap menjadi perhatian serius.

Oleh karena itu, pengangkatan PPPK paruh waktu dinilai sebagai keputusan sosial sekaligus politik yang memerlukan pengelolaan lanjutan secara matang. Langkah awal yang dinilai penting adalah memastikan penempatan PPPK paruh waktu sesuai dengan kebutuhan riil organisasi, sehingga keberadaannya benar-benar produktif dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.

Selain itu, Pemkab Padanglawas juga dituntut untuk terus melakukan inovasi peningkatan PAD, menekan belanja non-esensial, mengurangi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta memangkas biaya birokrasi yang bersifat konsumtif.

Penguatan kontrak kinerja dan pengawasan produktivitas PPPK paruh waktu juga dinilai penting agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari kebijakan tersebut.

Tanpa pengelolaan fiskal yang ketat dan transparan, kebijakan pengangkatan PPPK dalam skala besar berpotensi menjadi jebakan fiskal yang menghambat pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka strategi pengelolaan keuangan pascakebijakan ini kepada publik.