MEDAN,

Program sertifikasi halal gratis yang digembar-gemborkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai belum menyentuh persoalan mendasar UMKM di daerah ini.

Dari total 1,4 juta unit UMKM yang tercatat pada 2025, program 1.000 sertifikat halal gratis yang akan diluncurkan pada Sumut Halal Fest 11-12 Agustus 2026 hanya menjangkau sekitar 0,07 persen pelaku usaha.

Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumut Yuliani Siregar mengungkapkan program tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia.

"Kita akan menggelar Sumut Halal Fest pada 11-12 Agustus 2026, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Di sini kita akan fasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal gratis. Jadi bagi UMKM yang belum ada sertifikat halalnya bisa segera menghubungi Dinas Koperasi," ujar Yuliani di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (23/7).

Selain sertifikasi halal, Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga mengklaim tengah menjalankan program pembukaan akses pasar internasional bagi 100 UMKM melalui platform Alibaba.com, serta program Fast Track Youngpreneur (FYP) Level Up yang menyasar 80 UMKM berorientasi ekspor.

Namun, hingga kini kedua program tersebut disebut masih dalam tahap kurasi peserta dan belum ada kepastian kapan akan direalisasikan.

"Untuk tahun ini kita membuka akses pasar internasional bagi 100 UMKM Sumut dengan menggunakan platform Alibaba.com sebagai marketplace global yang diharapkan mampu membuka akses pasar internasional," katanya.

Terkait FYP Level Up, Yuliani hanya menyebut program itu masih dalam proses penjaringan peserta tanpa memberi kepastian target waktu rampung.

"FYP Level Up akan terintegrasi dengan kegiatan inkubasi bisnis serta program strategis daerah Sumut Digital Market. Target peserta sebanyak 80 UMKM dan saat ini masih dalam tahap kurasi peserta," jelasnya

Rencana transformasi UPT Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi Mal Layanan UMKM yang terintegrasi juga disebut masih jauh dari rampung. Yuliani mengakui progres yang ada baru sebatas renovasi tampak depan gedung, penyusunan regulasi operasional, serta desain tata letak dan konsep layanan.

"Untuk progres transformasi PLUT ini sudah renovasi tampak depan gedung, penyusunan regulasi operasional, penyusunan desain tata letak dan konsep layanan mal," kata Yuliani.

Dalam paparannya, Yuliani secara terbuka membandingkan rencana Mal Layanan UMKM Sumut dengan pusat pemasaran produk UMKM yang telah lebih dulu berjalan di daerah lain, yakni Krisna di Bali dan Pusaka di Aceh.

"Harapan kita PLUT bisa menjadi pusat pemasaran produk UMKM Sumut seperti di Bali ada Krisna, di Aceh ada Pusaka. Nah, di Sumut ini kita mau buat seperti itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan Sumut masih tertinggal dalam membangun ekosistem pemasaran produk UMKM yang mapan, sementara daerah lain sudah lebih dulu memiliki model yang berjalan dan dikenal luas.