Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai melaksanakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembangunan tahap pertama telah dimulai sejak 2 Oktober 2026 dan mencakup tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menyampaikan bahwa sebanyak 7.952 unit rumah telah memasuki tahap pembangunan. Rinciannya terdiri atas 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat.

Untuk merealisasikan pembangunan tahap pertama tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,219 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat bencana.

Pembangunan Huntap Mengalami Keterlambatan

Meski pembangunan sudah berjalan, pelaksanaannya mengalami keterlambatan dari jadwal awal. Kementerian PKP sebelumnya menargetkan pekerjaan tahap pertama dimulai pada September 2026.

Fitrah Nur menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut salah satunya disebabkan pencairan anggaran melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang tidak sesuai dengan jadwal awal.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi target penyelesaian pembangunan. Sebelumnya, pemerintah menargetkan seluruh huntap tahap pertama dapat diselesaikan pada 2027. Namun, keterlambatan pelaksanaan membuat jadwal penyelesaian berpeluang mengalami penyesuaian.

Pemerintah Siapkan Pembangunan 25.606 Unit Huntap

Secara keseluruhan, Kementerian PKP merencanakan pembangunan sebanyak 25.606 unit hunian tetap untuk korban bencana di Sumatera. Setelah tahap pertama, masih terdapat sekitar 17.654 unit yang direncanakan dibangun pada 2027 dan 2028.

Untuk pembangunan lanjutan, kebutuhan anggaran pada 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun. Alokasi tersebut mencakup 14.427 unit rumah di Aceh dengan anggaran Rp4,1 triliun.

Sementara itu, Sumatera Utara direncanakan memperoleh pembangunan 2.788 unit dengan anggaran sekitar Rp802,6 miliar. Adapun Sumatera Barat mendapat alokasi 439 unit dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp111,3 miliar.

Jika dihitung secara keseluruhan, pembangunan 25.606 unit hunian tetap tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Aceh menjadi provinsi dengan alokasi terbanyak, yakni 20.647 unit rumah.

Gunakan Teknologi RISHA dan Bata Interlock

Dalam pembangunan hunian tetap, pemerintah berencana menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) serta bata interlock. Kedua metode tersebut dipilih untuk mendukung percepatan proses konstruksi sekaligus menjaga kualitas bangunan.

RISHA merupakan teknologi konstruksi dengan sistem komponen beton pracetak yang dirancang agar proses pembangunan dapat dilakukan secara lebih efisien. Sementara itu, bata interlock menggunakan sistem susunan bata yang saling mengunci sehingga membantu proses pemasangan dinding.

Penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak bencana tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kelayakan bangunan.

Pembangunan Huntap Melibatkan Berbagai Pihak

Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi sekitar 25 November 2025. Setelah peristiwa tersebut, pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak tidak hanya dilakukan oleh Kementerian PKP.

Sejumlah pihak lain turut terlibat dalam penyediaan hunian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Danantara, serta pemerintah daerah. Selain itu, Yayasan Buddha Tzu Chi juga bekerja sama dengan Kementerian PKP untuk membangun hunian tetap di tiga provinsi tersebut sejak akhir 2025.

Pembangunan huntap menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan kehidupan masyarakat setelah bencana. Dengan target puluhan ribu unit rumah dan dukungan anggaran sekitar Rp7,4 triliun, program ini diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.