Tapanuli Tengah — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga yang terdampak bencana banjir bandang. Kebijakan ini diterapkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat bencana.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dukcapil Tapanuli Tengah, Nasarudin Pulungan, menyampaikan bahwa hingga saat ini ribuan warga telah mengajukan permohonan pengurusan ulang dokumen, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang rusak atau hilang akibat terendam banjir.

“Kami telah menyiapkan petugas tambahan di loket pengaduan untuk mengantisipasi lonjakan warga yang datang mencetak ulang dokumen kependudukan,” ujar Nasarudin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2025).

Ia menjelaskan, dalam layanan khusus tersebut, warga terdampak bencana tidak diwajibkan membawa surat pengantar dari lurah atau kepala desa. Namun demikian, pengurusan tetap disesuaikan dengan domisili masing-masing pemohon.

“Warga cukup menyampaikan nama, lalu kami telusuri data melalui sistem. Setelah itu dokumen langsung dicetak ulang sesuai kebutuhan yang dilaporkan,” jelasnya.

Sebagai pimpinan sementara Dukcapil Tapteng, Nasarudin juga menegaskan kepada seluruh pegawai agar tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun selama proses pelayanan.

“Semua layanan ini gratis. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo. Datang dan urus sendiri, kami siap membantu,” tegasnya.

Salah seorang warga terdampak, Prismawaty Sianipar (40), warga Aek Tolang, Kecamatan Pandan, mengaku harus mengurus kembali sejumlah dokumen kependudukan, termasuk Kartu Keluarga, yang rusak akibat banjir.

Ia menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan Dukcapil Tapteng yang cepat dan tanpa biaya. “Saya hanya menyebutkan nama kepala keluarga, dan dalam waktu sekitar satu menit, KK baru sudah langsung dicetak,” ungkap Prismawaty.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu warga sekitar, terutama mereka yang kesulitan mengurus surat pengantar dari pemerintah desa karena kondisi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih.

“Semoga pelayanan seperti ini terus berlanjut dan bisa membantu lebih banyak korban bencana lainnya,” tutupnya.