MEDAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan korupsi di daerah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Penandatanganan disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, serta perwakilan BPKP dan LKPP.

Gus Irawan menilai pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan, perangkat daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya perlu terlibat karena memiliki keterkaitan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, komitmen antikorupsi menurutnya perlu diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan, dan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara konsisten.

Dalam rakor tersebut, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut menjadi perhatian. APIP diharapkan dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.

Selain itu, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan risiko pada sejumlah sektor penting, seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan BUMD, hingga optimalisasi pajak daerah.

Hasil pemetaan tersebut kemudian perlu ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas dan terukur, termasuk menentukan masalah, langkah perbaikan, pihak yang bertanggung jawab, batas waktu, serta bukti penyelesaian.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tapsel, penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penguatan tata kelola tidak berhenti pada seremoni. Pembenahan diharapkan terus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan.

Langkah tersebut mencakup perencanaan pembangunan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui penguatan sistem tersebut, Pemkab Tapsel berharap penyelenggaraan pemerintahan dapat semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas serta berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat.