Selasa, 22 September 2026
Live Radio
LIVE
Raufm.com
Regional & Nasional

Bulog Sumut: Penyaluran bantuan pangan kepada KPM capai 76,16 persen

Laila - Tuesday, 22 September 2026 | 02:48 PM

Background
Bulog Sumut: Penyaluran bantuan pangan kepada KPM capai 76,16 persen

Medan – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) telah mencapai 76,16 persen.

Dari total pagu sebanyak 52.177 ton beras, sekitar 39.741 ton telah disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 1.739.256 KPM untuk alokasi Juli hingga September 2026.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan hingga Senin bantuan telah diterima oleh 1.324.701 KPM.

Ia optimistis seluruh penyaluran bantuan beras dapat diselesaikan pada akhir September 2026. Setiap KPM mendapatkan bantuan sebanyak 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan.

Optimisme tersebut didukung oleh sejumlah daerah yang proses penyalurannya telah selesai. Wilayah tersebut meliputi Kota Sibolga, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Binjai, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Nias Utara.



Bulog Sumut bersama jajaran di daerah terus mempercepat distribusi bantuan dengan menggandeng pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima.

Budi menjelaskan, bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Beras diberikan secara langsung kepada KPM tanpa dipungut biaya.

Bulog Sumut juga mengingatkan penerima agar tidak menjual kembali beras bantuan pemerintah. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat.

Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, program bantuan pangan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan beras dan membantu stabilisasi harga pangan di Sumatera Utara.

Penyaluran tersebut turut mendukung kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga pasokan pangan serta stabilitas harga di daerah.



Tags