Senin, 16 November 2026
Live Radio
LIVE
Raufm.com
Regional & Nasional

Bobby Nasution Dorong Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Sumut, Baru 8 Daerah yang Aktif

icaa - Friday, 13 November 2026 | 03:37 PM

Background
Bobby Nasution Dorong Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Sumut, Baru 8 Daerah yang Aktif

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hingga saat ini, baru delapan dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang memiliki MPP aktif.

Hal tersebut disampaikan Bobby dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (12/11/2026).

Menurut Bobby, jumlah MPP di Sumut masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Padahal, Sumut memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang besar.

Ia menyebut Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias menjadi tiga daerah yang direncanakan segera memiliki MPP. Dengan demikian, jumlahnya akan bertambah menjadi 11 daerah atau sekitar 30 persen dari total kabupaten/kota di Sumut.

Bobby mengingatkan agar pembangunan MPP tidak hanya berfokus pada kemegahan gedung dan besarnya anggaran. Pemerintah daerah perlu mengutamakan lokasi strategis serta kelengkapan layanan agar mudah dijangkau masyarakat.



Ia juga mendorong penambahan jenis pelayanan dari sekitar 20 hingga 50 layanan menjadi 100 layanan dalam satu gedung.

Untuk menghemat anggaran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset bangunan yang tersedia maupun bekerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan pentingnya pemulihan pelayanan publik setelah bencana. Menurutnya, bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Ia meminta pemerintah memastikan pelayanan penting segera kembali berjalan normal, terutama bagi masyarakat terdampak bencana.

Purwadi juga menekankan pentingnya birokrasi yang cepat, responsif, dan berintegritas melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP).



Ia mengingatkan pemerintah agar menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk menerapkan sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi maupun pengungsian.