MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat realisasi program bedah rumah sebanyak 15.011 unit pada 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar bantuan dapat disalurkan secara optimal kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.

Program tersebut merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menyampaikan hal tersebut ketika menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (9/10/2026).

Timur mengapresiasi perhatian Kementerian PKP yang memberikan alokasi program bedah rumah dalam jumlah besar untuk Sumatera Utara. Menurutnya, dukungan tersebut perlu diikuti dengan koordinasi yang baik agar pelaksanaan program di berbagai daerah berjalan sesuai sasaran.

Pemprov Sumut akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting karena pelaksanaan program tersebar di sejumlah wilayah dan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

Pemerintah provinsi berharap koordinasi tersebut dapat mempercepat proses pelaksanaan bantuan sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria bisa memperoleh manfaat program.

Sementara itu, Sri Haryati menjelaskan bahwa Sumatera Utara memperoleh alokasi 15.011 unit bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut jauh meningkat dibandingkan alokasi pada 2025 yang tercatat sebanyak 1.982 unit.

Dengan demikian, alokasi tahun ini bertambah 13.029 unit atau sekitar 657 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Kementerian PKP, sebanyak 9.068 unit dari total alokasi tersebut telah memasuki tahap pendataan dan verifikasi. Sementara itu, unit lainnya masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar proses pelaksanaan dapat dipercepat.

Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, Kementerian PKP juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Daerah yang disebut menjadi lokasi pemantauan antara lain Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan.

Sri Haryati menegaskan bahwa pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan program bedah rumah dapat terlaksana dengan baik di daerah penerima bantuan.

Dalam program BSPS ini, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut dibagi menjadi Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk membayar upah tukang.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung perbaikan rumah agar menjadi lebih layak huni. Pelaksanaannya diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.

Selain berdampak pada kondisi perumahan masyarakat, program bedah rumah juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi. Pembelian bahan bangunan dan penggunaan tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.

Pemprov Sumut pun diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan program yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.